Menggugah perdebatan luas mengenai konflik kepentingan dan potensi korupsi, sebuah kesepakatan investasi besar senilai setengah miliar dolar dari pihak Emirat pada proyek mata uang kripto yang terkait dengan keluarga Presiden Amerika Donald Trump. Pengamat dan ahli etika melihat bahwa kesepakatan ini, yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum pelantikan Trump pada Januari 2025, mengaitkan kepentingan bisnis pribadi dengan keputusan politik sensitif yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan, yang menempatkan pemerintahan Gedung Putih dalam posisi sulit secara hukum dan etika.
### Detail kesepakatan utama
Perusahaan "Aryam Investment", yang didukung oleh Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, mengakuisisi 49% saham dari perusahaan "World Liberty Financial", yang merupakan platform mata uang kripto yang dimiliki oleh keluarga Trump. Nilai kesepakatan tersebut mencapai 500 juta dolar, dengan sebagian besar dibayarkan di muka:
- 187 juta dolar telah pergi ke entitas yang terkait dengan keluarga Trump.
- 31 juta dolar diterima oleh Steve Witkoff, utusan khusus Trump di Timur Tengah.
Kesepakatan tersebut ditandatangani hanya empat hari sebelum Trump menjabat sebagai presiden di masa jabatannya yang kedua, yang semakin meningkatkan keraguan tentang waktu kesepakatan tersebut.
### Keterkaitan dengan keputusan penjualan chip Nvidia
Beberapa bulan setelah kesepakatan tersebut, pemerintahan Trump mengeluarkan keputusan yang mengizinkan Uni Emirat untuk mengimpor 500.000 chip kecerdasan buatan canggih dari perusahaan Nvidia. Jenis chip ini sebelumnya dilarang untuk diekspor ke Uni Emirat di masa pemerintahan presiden sebelumnya Joe Biden, karena kekhawatiran tentang kebocoran teknologi ke China atau penggunaannya untuk tujuan militer yang sensitif.
Keterkaitan antara investasi Uni Emirat dalam proyek keluarga Trump dan pencabutan larangan ekspor chip menimbulkan pertanyaan serius: Apakah keputusan untuk mengizinkan ekspor didorong oleh kepentingan bisnis pribadi? Donald Sherman, ketua organisasi pengawas etika (CREW), menyebut keterkaitan ini sebagai "pelanggaran potensial terhadap klausul hadiah asing dalam konstitusi Amerika", yang melarang pejabat publik menerima manfaat keuangan dari pihak asing tanpa persetujuan kongres.
### Posisi resmi Gedung Putih
Para pejabat pemerintahan membela presiden Trump dengan mengatakan bahwa ia "tidak terlibat dalam pengelolaan bisnisnya sendiri", dan bahwa ia telah menyerahkan kontrol atas perusahaannya kepada putranya Donald Jr. dan Eric Trump. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai "tidak berdasar dan tidak relevan", menegaskan bahwa Trump menjalankan tugas konstitusionalnya dengan cara yang etis dan bahwa tuduhan lain berasal dari "ketidaktahuan atau niat buruk".
### Kritikan dari para ahli dan oposisi politik
Para kritikus menyoroti beberapa kelemahan dalam cara Trump menangani konflik kepentingan:
- Ketiadaan trust buta: Berbeda dengan kebanyakan mantan presiden yang menempatkan aset mereka dalam trust independen yang dikelola oleh pihak ketiga yang netral, Trump mempertahankan kontrol keluarga atas bisnisnya.
- Pernyataan tajam dari oposisi: Senator Demokrat Elizabeth Warren menyebut kesepakatan itu sebagai "korupsi yang jelas dan sederhana", dan meminta penyelidikan segera dari kongres, menyerukan untuk membatalkan keputusan ekspor chip Nvidia ke Uni Emirat.
- Perkembangan selanjutnya: Pada Mei 2026, perusahaan World Liberty Financial mengumumkan bahwa cabang investasi uni emirat di kecerdasan buatan (MGX) akan menggunakan stablecoin-nya untuk menyuntikkan investasi senilai dua miliar dolar ke platform Binance, yang memperdalam hubungan antara kepentingan pemerintah dan bisnis lintas batas.
### Kesimpulan
Pada saat Trump mempromosikan slogan "Amerika Pertama", para pengkritiknya melihat bahwa jaringan kesepakatan perdagangan internasional yang menghubungkan keluarganya dengan pihak asing – terutama di bidang-bidang sensitif seperti kripto dan kecerdasan buatan – menciptakan konflik kepentingan yang serius. Konflik ini dapat membuat beberapa keputusan politik Amerika rentan terhadap pengaruh investasi luar negeri, yang menempatkan pemerintahan saat ini di bawah pengawasan hukum dan publik yang intens. Pertanyaan terbuka tetap: Apakah ini hanya kebetulan bisnis, atau ada hubungan sebab akibat antara investasi swasta dan keputusan politik publik?
