Pasar keuangan Asia Tenggara baru saja menyaksikan sebuah titik balik penting ketika Pemerintah Thailand secara resmi mengizinkan aset digital digunakan sebagai aset dasar untuk produk derivatif yang diatur. Langkah ini tidak hanya membuka pintu untuk kontrak berjangka (futures) dan opsi (options) terdaftar tetapi juga menegaskan tekad Thailand dalam mengeluarkan crypto dari "zona abu-abu".
Kerangka hukum baru: Ketika Crypto sejajar dengan aset tradisional
Pada tanggal 12/02, Kabinet Thailand telah menyetujui proposal Kementerian Keuangan untuk merevisi Undang-Undang Derivatif. Di bawah kerangka baru ini, fluktuasi harga Bitcoin dan aset digital yang disetujui secara resmi akan menjadi dasar untuk produk derivatif yang diawasi.
Menurut Ibu Pornanong Budsaratragoon, Sekretaris Jenderal SEC Thailand, peristiwa ini akan memperbaiki pengelolaan risiko dan memperluas peluang bagi berbagai kelompok investor. SEC juga akan meninjau kembali standar pengawasan terhadap bursa dan lembaga kliring untuk memastikan sistem cukup tahan terhadap karakteristik fluktuasi tinggi dari pasar ini.
Peta jalan 3 tahun dan ambisi pusat Crypto regional
Pemberian izin derivatif bukanlah keputusan yang terkesan mendadak. Ini adalah bagian dari rencana pengembangan pasar modal 3 tahun yang telah ditetapkan oleh SEC Thailand. Peta jalan ini mencakup inisiatif penting:
Tokenisasi: Mendigitalisasi aset fisik di blockchain.
Pengembangan dana ETF Crypto: Memungkinkan lembaga dan investor besar mengakses aset digital melalui produk keuangan tradisional.
Menghubungkan ekosistem: Bekerja sama dengan Bursa Derivatif Thailand (TFEX) untuk membangun parameter kontrak dan mekanisme margin yang sesuai.
Kewaspadaan yang diperlukan: Crypto bukanlah alat pembayaran
Meskipun "membuka pintu" untuk investasi dan derivatif, Thailand tetap mempertahankan posisi yang sangat ketat terhadap penggunaan crypto dalam kehidupan sehari-hari. Bank Sentral Thailand terus melarang penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran resmi.
Selain itu, pemerintah juga sedang memperketat pengawasan terhadap pencucian uang (AML) dan meluncurkan kampanye anti pencucian uang. Ini menunjukkan bahwa Thailand ingin membangun pasar aset digital "bersih", di mana lembaga keuangan besar dapat mendukung dan berpartisipasi tanpa khawatir tentang risiko ilegal.